Komisi X DPR kecewa dengan kinerja Kemendikbud

komisi x dewan perwakilan rakyat tidak terima dengan kinerja kementerian pendidikan serta kebudayaan setelah menikmati permasalahan pada pelaksanaan ujian nasional hampir selama seluruh provinsi.

fakta berbicara lain, oleh karenanya kami seluruh selama komisi x sangat tidka puas melalui un dan kacau ini. padahal setiap kali mencatat katanya persiapannya sudah matang, namun dan terjadi hingga hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri saat berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan di ruang pola kantor gubernur sulsel pada makassar, senin.

ia menyampaikan permasalahan un dalam 2013 tidak mungkin terulang lagi pada tahun-tahun yang akan datang.

pihaknya berharap pada kemendikbud agar mampu mengajarkan permasalahan tersebut untuk mereka tak mengulangnya selama tahun yang akan datang.

Informasi Lainnya:

komisi itu telah melayangkan surat panggilan kepada mendikbud muhammad nuh untuk menyerahkan penjelasan juga pertanggungjawaban kepada dpr mengenai dengan pelaksanaan un 2013.

kita hendak minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan oleh karenanya un amburadul begini, apa yang terjadi serta apa rencana mereka pada un 2014, papar syamsul dan disertai pilihan anggota dpr ri pada antaranya vena melinda, ulfah hermanto, serta ahmad zainuddin.

ia menyatakan sampai ketika ini baru banyak bagian yang memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai dari pencetakan naskah ujian yang tersentralistik sampai materi teknis yang lain.

dpr, katanya, setuju melalui un dan sebagai dijadikan perhatian pemerataan pendidikan.

akan ternyata, terkait melalui hasil un yang hendak dibuat dijadikan tiket untuk masuk ke perguruan tinggi, dia menungkapkan perlunya kemendikbud mengakibatkan ukuran yang lain, tanpa melihat hasil un.

hasil un tersebut tak memperlihatkan nilai siswa yang sebenarnya dan ini yang merupakan tantangan kita bersama. mesti banyak patokan lain selain daripada hasil un tersebut, katanya.

ketua dewan pendidikan sulsel professor halide yang hadir pada diskusi tersebut menungkapkan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi selama semua provinsi.

ia mengatakan pesan melalui komisi x dpr tersebut agar diutarakan kepada kemendikbud terkait kekecewaan kepada pelaksanaan un.

ia menyatakan sejak awal tak pernah setuju kalau pencetakan un mesti dipusatkan dalam jakarta.

alasan penolakan tersebut, katnaya, sebab letak geografis, terlebih pada indonesia bagian timur dan cukup besar supaya distribusi soal ujian.

ia menunjukan un yang diselenggarakan serentak melalui mencetak naskah un dan tersentralisasi dalam jakarta, ingin berpengaruh dalam distribusi.

dari januari 2012 aku suda sampaikan ke kemendikbud tenntang risiko sentralisasi percetakan, aku bilang tinjau ulang, namun sebab tidak didengar maka beginilah hasilnya, katanya.

ia menjelaskan kondisi geografis di indonesia pihak timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan yang baru kurang baik sehingga distribusi soal ujian membutuhkan masa dan berlarut.

dia menyatakan tuntutan untuk badan standar nasional studi (bsnp) juga badan penelitian juga pengembangan (litbang) kementerian studi serta kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.

ia menyampaikan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.

bsnp serta litbang kemendikbud, selain pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, oleh karenanya semua harus bertanggungjawab, ujarnya.

halide serta mempertanyakan alasan kemendikbud yang tidak menggarap kontrak dengan percetakan tenntang agenda un.

seharusnya, katanya, kemendikbud menyerahkan kontrak yang jelas, tergolong kapan soal dicetak juga masa didistribusikan ke daerah.

selain tersebut, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya dilaksanakan dengan guru, akan akan tetapi petugas bagian tata upaya-upaya dan terpaksa menurun tangan.

oleh sebab tersebut, dia berharap terhadap komisi x dpr agar mampu mengatakan hal tersebut kepada mendikbud agar kementerian itu melayani saran-sarannya untuk bahan evaluasi supaya tidak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.