anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyatakan prihatin terhadap banyaknya proyek pada kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang ada permasalahan status tanah dalam kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar agar pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) di kota tarakan, ujar hetifah, dan serta anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, di samarinda, jumat.
apabila selama tahun anggaran 2013 masalah lahan di objek wisata pltu tak dapat dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana dan senilai rp277 miliar itu dapat ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu merupakan proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) dan tidak tidak sulit memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Bagaiman promosi melalui iklan
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini untuk mendapatkannya tinggal dipastikan membutuhkan waktu beberapa tahun lagi makanya hal ini amat disayangkan.
untuk itu, dia harapkan untuk bagian tenntang dalam pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. hal ini bertujuan supaya perjuangan panjang supaya mendapatkan dana daripada apbn mampu terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern selama kaltim yang ekonominya tergantung pada industri juga jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, juga bontang, baiknya memiliki dua sumber energi listrik untuk mempunyai solusi bila Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, masih sangat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian penduduk saja masih susah, terlebih untuk kebutuhan industri bagus kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk tersebut, katanya, saat banyak proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik selain tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar agar proyek supaya solusi pembangkit listrik tersebut mampu berjalan lancar.
menurutnya, angka proyek di kaltim dan didanai apbn juga tak bisa direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak dan tersebar hampir dalam seluruh kabupaten serta kota, termasuk dalam kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung di sebatik juga nunukan, pembangunan waduk marangkayu pada kukar, juga proyek penanggulangan banjir pada samarinda.
pembangunan properti kepada warga miskin di nunukan, malinau, serta kutai barat juga tak terserap dananya sebab faktor lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan rumah bisa huni terhadap warga miskin pada kawasan perbatasan yang terkendala karena tak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami penduduk itu.
terkait dengan banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah harapkan untuk kepala daerah berbicara segera dengan warga pada membebaskan lahan.
dia dan mengaku heran atas masalah lahan tersebut sebab pada mana saja membangun di kaltim, selalu ditampilkan yang dituntut ganti rugi dan kadang-kadang terasa banyak oknum yang hendak mengikuti hal berlebihan dari proyek pembangunan dan sebenarnya supaya penduduk tersebut.